DENI, RINDU RIZKI PERMATA (2025) ANALISA YURIDIS PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH PENYIDIK DI KEPOLISIAN SEKTOR SAGULUNG KOTA BATAM. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400259_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400259_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (120kB) | Download (120kB)

Abstract

Dalam proses peradilan pidana, terhadap tersangka dapat tidaknya dilakukan penahanan adalah atas kenyakinan aparat penegak hukum sesuai Pasal 21 ayat (4) yaitu : Bahwa tersangka tidak melarikan diri, menghilangkan barang, dan mengulangi perbuatan. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polri setelah dilakukan gelar perkara penetapan tersangka dilanjutkan dengan penangkapan, maka terhadap tersangka akan dilakukan penahanan apabila sudah memenuhi unsur-unsur sesuai dengan Pasal 184 KUHAP.
Adapun rumusan masalah penelitian ini Bagaimana penahanan terhadap tersangka oleh Penyidik Kepolisian Sektor Sagulung Kota Batam, dan konsekwensi hukum atas tindakan Penyidik Polri melakukan penahanan terhadap Tersangka dalam sistem peradilan pidana.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris. Penelitian yuridis normatif mengacu kepada peraturan perundang-undangan dengan menggunakan data skunder. Sedangkan penelitian empiris merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan data primer.
Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan dalam melakukan penyidikan, terhadap tersangka dapat dilakukan penahanan, kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan terhadap tersangka terdapat dalam Pasal 20 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan. Faktor yang mempengaruhi pertimbangan Penyidik Polri dalam melakukan kewenangannya terhadap penahanan tersangka yaitu dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri serta mengulangi perbuatannya terhadap korban, selain itu dilakukan penahanan dengan pertimbangan tersangka merupakan target operasi, tersangka tempat tinggalnya jauh tidak jelas, tersangka melakukan tindak pidana yang menjadi atensi pimpinan, kasus yang terjadi telah diberitakan oleh media massa dan mendapat perhatian luas dari masyarakat. Sedangkan pertimbangan penyidik untuk tidak melakukan penahanan terhadap tersangka dikarenakan adanya permohonan untuk tidak ditahan (penangguhan penahanan), dengan surat jaminan untuk tidak melarikan diri, mengulangi perbuatan, menghilangkan barang bukti, dan kooperatif yang dijamini oleh Pihak Keluarga dan Kepala Desa yang dikabulkan oleh Penyidik, serta telah ada perdamaian dengan korban. Konsekwensi hukum atas tindakan penyidik Polri dalam melakukan kewenangannya terhadap penahanan tersangka, bahwa dalam melakukan penahanan harus tetap memperhatikan hak-hak tersangka, serta tersangka dapat mengajukan praperadilan.

Kata Kunci : Penyidik, Tersangka dan Penahanan

Dosen Pembimbing:	Bawono, Bambang Tri | nidn0607077601
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	01 Sep 2025 02:41
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/41366

Actions (login required)

View Item