Pelaksanaan penegakan hukum lalu lintas yang adil dan proporsional merupakan bagian penting dalam menciptakan keselamatan dan ketertiban di jalan raya. Namun, dalam praktiknya, penanggulangan pelanggaran lalu lintas sering kali tidak hanya menghadapi tantangan teknis, tetapi juga menyentuh aspek keadilan hukum dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepolisian lalu lintas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas berbasis nilai keadilan, dengan fokus pada implementasi di wilayah hukum Kepolisian Resor Natuna.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta mengumpulkan data primer melalui wawancara dan observasi lapangan. Kerangka teori yang digunakan mencakup teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, teori penanggulangan kejahatan Barda Nawawi Arief, dan teori keadilan dari John Rawls dan Aristoteles.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas di Natuna telah berjalan dengan kombinasi strategi preventif dan represif, namun efektivitasnya masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, belum tersedianya sistem ETLE, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, masih ditemukan inkonsistensi dalam penegakan hukum yang berdampak pada persepsi ketidakadilan di kalangan masyarakat.
Penelitian ini merekomendasikan agar kepolisian meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperluas program edukasi hukum lalu lintas, dan memperkuat sinergi lintas sektor dengan dukungan regulasi daerah. Penegakan hukum yang mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan sistem lalu lintas yang aman dan tertib.

Kata kunci: Kepolisian Lalu Lintas, Pelanggaran Lalu Lintas, Penegakan Hukum, Keadilan, Natuna.