RISTANTO, SANDY CHESAR (2025) IMPLEMENTASI KEWENANGAN SATUAN INTELIJEN KEAMANAN KEPOLISIAN TENTANG PENGAWASAN PENYALAHGUNAAN BAHAN PELEDAK DI INDONESIA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400271_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400271_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (102kB) | Download (102kB)

Abstract

Penyalahgunaan bahan peledak merupakan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. fakta menunjukan masih banyak ditemukan kasus penyalahgunaan di berbagai wilayah Indonesia. Data dari Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Baintelkam Polri) menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2016-2020, penyalahgunaan bahan peledak terjadi hampir setiap tahun. Operasi Pekat Candi 2024 yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah juga mengungkap 81 kasus penyalahgunaan bahan peledak dengan 98 tersangka serta menyita 410 kilogram bahan peledak. Tesis ini Bertujuan untuk Menganalisis implementasi kewenangan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian tentang pengawasan penyalahgunaan bahan peledak di Indonesia dan Menganalisis dan mendeskripsikan hambatan dan solusi yang berpengaruh pada implementasi kewenangan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian tentang pengawasan penyalahgunaan bahan peledak di Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan perwakilan Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Mabes Polri, perihal data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah.
Berdasarkan Hasil Penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewenangan Badan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian dalam pengawasan penyalahgunaan bahan peledak di Indonesia dilakukan melalui deteksi dini, pengawasan administratif dan operasional, serta intelijen guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Efektivitas pengawasan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta koordinasi antarinstansi. Hambatan dalam implementasi kewenangan mencakup keterbatasan internal, seperti kurangnya personel dan teknologi pendukung, serta hambatan eksternal, seperti minimnya partisipasi masyarakat, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan ketidaksesuaian kebijakan otonomi daerah. Solusi yang diperlukan meliputi penguatan struktur hukum dengan peningkatan kapasitas personel dan pemanfaatan teknologi modern, pembaruan substansi hukum agar lebih adaptif terhadap perkembangan kejahatan, serta peningkatan budaya hukum melalui sosialisasi dan edukasi guna mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan bahan peledak. Sinergi yang kuat antara aparat penegak hukum, instansi terkait, serta masyarakat menjadi faktor utama dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan mencegah penyalahgunaan bahan peledak guna menjaga stabilitas keamanan nasional.
Kata Kunci: Penyalahgunaan, Bahan Peledak, Baintelkam.

Dosen Pembimbing:	Hanim, Lathifah | nidn0621027401
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	01 Sep 2025 02:34
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/41350

Actions (login required)

View Item