SETYAWAN, SETYAWAN (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400276_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400276_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (121kB) | Download (121kB)

Abstract

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa peradilan anak dalam kompetensi absolute berada dalam lingkup Peradilan Umum. Bentuk pemberian perlindungan hukum yang dimaksudkan guna memberi kesempatan kepada anak agar menjadi manusia yang memiliki tanggungjawab di masa depannya. Tujuan penelitian dalam penelitian ini: 1).untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan di Indonesia saat ini; 2).untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan dan solusi perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan di Indonesia saat ini.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori pemidanaan, teori retributif, teori tujuan hukum, teori gabungan dan teori sistem hukum.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa:1) Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat dilihat dari keseluruhan proses hukumnya, mulai dari tahap penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, persidangan dan pembinaan. Keseluruhan proses tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan UU SPPA dan harus memprioritaskan kebutuhan, perkembangan dan pertumbuhan anak, baik mental, fisik, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (terdiri dari anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana) di Indonesia.; 2).Kelemahan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana yaitu kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparat penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dan kurangnya koordinasi di antara aparat penegak hukum maupun lembaga terkait yang menangani perkara tindak pidana. Solusi dari kelemahan tersebut adalah penegak hukum hendaknya meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparat penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak serta meningkatkan sinergitas antara penegak hukum terkait.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak Pelaku, Sistem Peradilan Pidana

Dosen Pembimbing:	Wahyuningsih, Sri Endah | nidn0628046401
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	01 Sep 2025 02:33
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/41347

Actions (login required)

View Item