TAMA, SUPRA ENDRA (2025) KEBIJAKAN PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA YG BERKEADILAN PANCASILA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 504/PID.B/2024/PN.PTK). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400288_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400288_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (118kB) | Download (118kB)

Abstract

Penegakan hukum pidana di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga diharapkan mampu mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam sila kelima Pancasila. Salah satu tantangan besar dalam sistem peradilan pidana adalah mewujudkan kebijakan pemidanaan yang adil dan proporsional, tidak hanya terhadap pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang berkeadilan sosial dengan studi kasus pada Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN.Ptk, serta mengevaluasi sejauh mana sanksi pidana yang dijatuhkan mencerminkan prinsip keadilan Pancasila.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh dari salinan resmi putusan pengadilan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dari literatur hukum pidana, doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada konstruksi hukum yang dibangun dalam pertimbangan hakim serta nilai-nilai keadilan sosial dalam konteks Pancasila.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemidanaan yang tercermin dalam Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN.Ptk masih didominasi oleh paradigma retributif, meskipun terdapat pertimbangan yang mencoba mengakomodasi aspek keadilan substantif dan kondisi sosial pelaku. Hukuman pidana yang dijatuhkan belum sepenuhnya merefleksikan pendekatan rehabilitatif dan restoratif yang berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks keadilan Pancasila, pemidanaan semestinya tidak hanya menjadi sarana pembalasan, tetapi juga sebagai upaya pembinaan dan rekonsiliasi sosial.
Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan agar ke depan kebijakan pemidanaan mengintegrasikan nilai-nilai kultural dan ideologis bangsa Indonesia, yakni keadilan sosial berbasis Pancasila, melalui pendekatan pemidanaan yang lebih humanis dan responsif terhadap latar belakang pelaku serta dampaknya bagi masyarakat.
Kata Kunci: Kebijakan Pemidanaan, Keadilan Sosial, Pancasila, Pencurian, Restorative Justice, Sistem Peradilan Pidana

Dosen Pembimbing:	Sulchan, Achmad | nidk8937840022
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	01 Sep 2025 01:55
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/41338

Actions (login required)

View Item