Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan yuridis yang dimiliki oleh Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Utara dalam menangani dan menyelesaikan laporan dugaan pungutan yang dilakukan oleh pihak Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Tarakan, dengan fokus pada studi kasus Laporan Masyarakat Nomor Registrasi 0028/LM/VIII/2024/TRK. Laporan tersebut berkaitan dengan adanya dugaan praktik pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan pendidikan dasar, yang seharusnya mengedepankan prinsip pendidikan gratis dan tanpa diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, dokumen laporan, serta data sekunder lainnya. Analisis dilakukan untuk menilai apakah langkah-langkah yang diambil oleh Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Utara dalam menindaklanjuti laporan masyarakat telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia serta peraturan pelaksana lainnya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Utara telah menjalankan kewenangannya secara sah dan proporsional dalam menangani Laporan No. 0028/LM/VIII/2024/TRK. Proses pemeriksaan dilakukan secara objektif dan akuntabel, yang menghasilkan temuan adanya maladministrasi pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Ombudsman kemudian mengeluarkan tindakan korektif berupa penghentian pungutan dan pengembalian dana kepada orang tua/wali murid yang terdampak. Tindakan korektif tersebut merupakan wujud pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik dalam bidang pendidikan.
Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya peran Ombudsman dalam menjaga prinsip good governance dan perlindungan hak masyarakat, khususnya dalam sektor pendidikan. Penelitian ini juga merekomendasikan agar mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap lembaga pendidikan diperkuat, serta perlunya peningkatan literasi hukum di kalangan penyelenggara pendidikan agar praktik pungutan yang tidak sah dapat dicegah di masa mendatang.
Kata Kunci: Ombudsman, kewenangan yuridis, pungutan sekolah, maladministrasi, pelayanan publik, pendidikan dasar.