Kejahatan cyber crime, khusus perjudian online diperlukan upaya penegakan hukum, baik mencegah maupun memberantas, agar tidak semakin marak. Secara konsepsional, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan dari suatu nilai dalam suatu kaidah-kaidah yang baik dan mengejewantah dan juga merupakan sikap dari tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, guna menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi hukum penanganan tindak pidana perjudian online dalam konsepsi kepastian hukum, dan upaya penyelesaian terhadap tindak pidana perjudian online di Kepolisian Resor Kota Barelang ?
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris. Penelitian yuridis normatif mengacu kepada peraturan perundang- undangan dengan menggunakan data skunder. Sedangkan penelitian empiris merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan data primer.
Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan. Konstruksi hukum penanganan tindak pidana perjudian online dalam konsepsi kepastian hukum bahwa penegakan hukum terhadap judi online yang telah dilakukan oleh SatReskrim Kepolisian Resor Barelang menggunakan instrumen Pasal 303 KUHP, Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Upaya penyelesaian terhadap tindak pidana perjudian online di Kepolisian Resor Kota Barelang sebagai Penyidik dalam menangani tindak pidana judi online dalam menindak tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Polresta Barelang diantaranya : Penerapan KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perkara judi online. Faktor penghambat atau kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Polresta Barelang diantaranya adalah kurangnya pemahaman dan penguasaan Penyidik di bidang teknologi informasi, tidak seimbang dengan perkembangan kemampuan pelaku judi online dan penggunaan bukti elektronik membutuhkan keterangan Ahli yang membutuhkan anggaran untuk membiayai honorarium ahli tersebut.

Kata Kunci : Polri, dan Perjudian Online