SASONGKO, UNGGUL AGUS (2025) ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK KARYAWAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) YANG MENDAPATKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN (STUDI PENELITIAN DI KOTA SEMARANG). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400303_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400303_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (53kB) | Download (53kB)

Abstract

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) merupakan bentuk hubungan kerja yang banyak digunakan di Indonesia, khususnya untuk pekerjaan yang bersifat sementara. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, karyawan PKWT kerap menghadapi kerentanan hukum, terutama ketika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak sebelum masa kontrak berakhir. PHK sepihak tanpa dasar hukum yang jelas tidak hanya melanggar ketentuan yang berlaku tetapi juga berdampak signifikan terhadap kesejahteraan pekerja. Mekanisme penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang tersedia seringkali kurang efektif dalam memberikan keadilan secara cepat. Lemahnya pengawasan, kurangnya pemahaman hukum oleh pekerja, dan itikad tidak baik perusahaan memperburuk situasi ini. Berdasarkan pandangan para ahli hukum, perlindungan hukum yang adil dan efektif sangat penting untuk menjamin keadilan sosial sesuai nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap karyawan PKWT yang di-PHK sepihak oleh perusahaan di Kota Semarang, Dalam penulisan Tesis juga mempunyai tujuan dan manfaat yaitu untuk mengkaji dan mengalisis ketentuan perlindungan hukum karyawan PKWT yang di PHK sepihak oleh Perusahaan di Kota Semarang dan untuk mengetahui dan mengkaji penerapan hukum hak-hak karyawan PKWT yang di PHK sepihak oleh perusahaan di Kota Semarang.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis (empiris), yang memadukan analisis normatif dengan data empiris yang diperoleh dari lapangan. Penulis melakukan analisis perlindungan hukum bagi karyawan PKWT yang di PHK sepihak oleh perusahaan di Kota Semarang dan penerapan hukum hak-hak karyawan PKWT yang di PHK sepihak oleh perusahaan di Kota Semarang.
Perlindungan hukum bagi pekerja PKWT meliputi perlindungan preventif, yaitu melalui pembuatan kontrak kerja tertulis yang lengkap dan transparan, serta perlindungan represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa seperti bipartit, mediasi, dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Pandangan para ahli hukum seperti Philipus M. Hadjon, Satjipto Rahardjo, Hans Kelsen, Yudi Latif, dan Lawrence M. Friedman memperkuat pentingnya perlindungan hukum yang adil dan berpihak kepada pekerja sebagai pihak yang lebih lemah. Hubungan kerja di Kota Semarang yang melibatkan PKWT sudah memiliki dasar hukum yang kuat, namun penerapannya masih menghadapi hambatan di lapangan, seperti lemahnya pengawasan, ketidaktahuan hukum dari pihak karyawan, dan itikad buruk perusahaan. Untuk itu, diperlukan upaya konkret dalam memperkuat pengawasan ketenagakerjaan, meningkatkan edukasi hukum, serta memperbaiki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial guna menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi karyawan PKWT secara nyata.

Kata kunci: Perlindungan hukum, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak.

Dosen Pembimbing:	Arpangi, Arpangi | nidn0611066805
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	01 Sep 2025 01:41
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/41304

Actions (login required)

View Item