Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan perspektif keadilan Pancasila, dengan studi kasus Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Sda. Permasalahan yang dikaji meliputi dua hal, yaitu: bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan Pancasila, serta apa saja kendala dan solusi dalam mewujudkan perlindungan hukum tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan sebagai bahan hukum primer dan sekunder. Nilai-nilai keadilan Pancasila, terutama sila kedua dan kelima, digunakan sebagai landasan filosofis dalam menilai sejauh mana perlindungan hukum terhadap korban telah tercermin dalam sistem peradilan pidana.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban pencurian dengan pemberatan masih bersifat formal dan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif sebagaimana dimandatkan oleh Pancasila. Korban cenderung diposisikan sebagai pelapor atau saksi, bukan sebagai pihak yang memerlukan pemulihan hak-haknya. Selain itu, terdapat kendala dalam bentuk keterbatasan regulasi yang mengatur hak-hak korban secara komprehensif, kurangnya perspektif keadilan dalam proses peradilan, serta minimnya pemulihan berbasis restoratif.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Pencurian dengan Pemberatan, Keadilan Pancasila, Putusan Pengadilan.