RUSTAMAN, VIVA HARI (2025) PERANAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400308_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400308_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (69kB) | Download (69kB)

Abstract

Tingginya kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur menjadi hal yang penting untuk segera ditangani terutama pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum, kejaksaan sebagai aparat penegak hukum memiliki berbagai peran dalam hal tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur sebagaimana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis peranan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Kejaksaan Negeri Semarang, hambatan dan solusi Kejaksaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Kejaksaan Negeri Semarang, serta konsep peranan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Masa yang Akan Datang.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskrptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Sedangkan data skeunder diperoleh dari penelitian studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum testier.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peranan kejaksaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Kejaksaan Negeri Semarang berperan sebagai pengendali proses perkara (Dominus litis) yang mana berperan juga dari tahap penerimaan pelimpahan berkas perkara dari penyidikan hingga melakukan penuntutan dengan mempertimbangkan aspek perlindungan dan keadilan anak berpedoman pada KUHAP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hambatan dan solusi kejaksaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Kejaksaan Negeri Semarang yakni Keterangan korban yang lemah tidak konsisten, Minimnya alat bukti tambahan, Tidak optimalnya koordinasi antar aparat penegak hukum ,Stigma sosial dan Intervensi keluarga, Kurangnya jaksa khusus atau kompetensi khusus serta solusi untuk mengatasi hambatan yang dialami yakni dengan peningkatan kapasitas dan Spesialisasi jaksa, Penguatan bukti melalui kolaborasi ahli , Mendorong system sidang ramah anak , Pemanfaatan UU TPKS dan perlindungan anak. Konsep peranan kejaksaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Masa yang Akan Datang yakni dengan pendekatan prospektif (futuristik).

Kata Kunci : Peranan, Kejaksaan, Tindak Pidana Pelecehan Seksual, Anak

Dosen Pembimbing:	Gunarto, Gunarto | nidn0605036205
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	01 Sep 2025 01:39
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/41281

Actions (login required)

View Item