Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip kehati-hatian oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan akta tanah untuk mencegah duplikasi sertipikat tanah di Kota Ambon. Duplikasi sertipikat tanah merupakan permasalahan serius di Kota Ambon dengan tercatat 8 kasus dalam kurun waktu 14 tahun terakhir (2010-2023), meskipun jumlahnya lebih kecil dibandingkan kota-kota besar di Indonesia. Situasi ini diperparah oleh beberapa faktor khas Kota Ambon, yaitu sistem penguasaan tanah adat (tanah petuanan/tanah negeri), dampak konflik sosial tahun 1999 yang menyebabkan banyak dokumen pertanahan rusak atau hilang, serta kelemahan administrasi pertanahan.
Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara dengan PPAT dan pejabat Kantor Pertanahan Kota Ambon, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan PPAT di Kota Ambon telah menerapkan prinsip kehati-hatian melalui beberapa langkah: pemeriksaan identitas dan kewenangan para pihak, pemeriksaan keabsahan sertipikat tanah, verifikasi dokumen pendukung, koordinasi dengan Kantor Pertanahan dan instansi terkait, pemberian penyuluhan hukum kepada para pihak, dan penolakan pembuatan akta jika ada indikasi ketidakbenaran data.
Upaya meningkatkan efektivitas penerapan prinsip kehati-hatian meliputi: peningkatan ilmu dan pengetahuan, modernisasi sistem pelayanan pertanahan, standarisasi layanan dan prosedur, pemberdayaan organisasi profesi, penguatan penegakan hukum, serta penguatan mekanisme pengawasan dan pembinaan. Berdasarkan analisis SWOT, peningkatan efektivitas penerapan prinsip kehati-hatian PPAT di Kota Ambon memerlukan pendekatan komprehensif dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada, serta mengatasi kelemahan dan mengantisipasi ancaman.
Keywords: Principle of prudence, PPAT, land deed, certificate duplication, Ambon City