Notaris bertindak sebagai pihak yang memastikan akta pendirian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus membantu pelaku usaha dalam memahami prosedur yang ada di sistem OSS. Namun, penerapan OSS juga menghadirkan tantangan baru bagi notaris. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Peran notaris dalam mendukung implementasi Online Single Submission (OSS) dalam proses perizinan pendirian badan usaha di Batam. 2) Kendala dan solusi dalam pelaksanaan Online Single Submission (OSS) terkait perizinan pendirian badan usaha di Batam.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan kepustakaan (study document). Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif.
Hasil penelitian disimpulkan: 1) Peran notaris dalam mendukung implementasi Online Single Submission (OSS) dalam proses perizinan pendirian badan usaha di Batam yaitu sebagai penyusun akta autentik pendirian badan usaha, sebagai fasilitator hukum, pendamping administratif, dan jembatan komunikasi antara pelaku usaha dengan sistem OSS dan instansi pemerintah. Peran ini mencakup penjaminan legalitas formal melalui akta dan pengesahan dari Kemenkumham, verifikasi data hukum seperti KBLI dan struktur perusahaan, serta pendampingan khusus bagi pelaku UMK dan investor asing yang kerap mengalami kendala dalam navigasi sistem OSS dan IBOSS. Di daerah dengan kompleksitas seperti Batam, peran aktif dan adaptif notaris menjadi kunci keberhasilan proses perizinan usaha secara digital. 2) Kendala dalam pelaksanaan Online Single Submission (OSS) terkait perizinan pendirian badan usaha di Batam masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kurang optimalnya integrasi antara OSS nasional dan IBOSS lokal, keterbatasan SDM dan infrastruktur teknologi informasi, rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap sistem digital, tumpang tindih kewenangan antara BP Batam dan Pemerintah Kota, serta minimnya sosialisasi dan pelatihan teknis. Solusi untuk mengatasi kendala tersebut meliputi harmonisasi sistem secara menyeluruh, peningkatan kapasitas kelembagaan dan teknologi, penguatan peran notaris sebagai mitra resmi pendamping OSS, penetapan regulasi teknis yang jelas terkait kewenangan lembaga, serta program edukasi yang masif kepada pelaku usaha. Jika diterapkan secara konsisten, OSS di Batam dapat menjadi model perizinan digital yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan wilayah dengan status khusus.

Kata Kunci : Perizinan, Badan Usaha, OSS