Firdaus, Mohamad Bayu (2025) AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA JUAL BELI MENGGUNAKAN SURAT KETERANGAN PERWALIAN YANG DIBUAT BUKAN OLEH PEJABAT YANG BERWEWENANG (Studi Putusan nomor 100/Pdt.G/2021/PN.Skt). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302300080_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302300080_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (854kB) | Download (854kB)

Abstract

Transaksi jual beli tanah yang melibatkan anak di bawah umur harus memenuhi persyaratan hukum tertentu, termasuk penggunaan surat perwalian yang sah. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan penggunaan Surat Keterangan Perwalian yang dibuat bukan oleh pejabat yang berwewenang yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang, sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap keabsahan akta jual beli. Penelitian ini menganalisis implikasi yuridis dari penggunaan surat keterangan perwalian yang dibuat bukan oleh pejabat yang berwewenang dalam transaksi jual beli tanah, dengan studi kasus pada Putusan nomor 100/Pdt.G/2021/PN.Skt, yang membatalkan jual beli karena ketidakabsahan dokumen perwalian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis analisis pertimbangan majelis hakim terhadap putusan pembatalan jual beli yang menggunakan surat keterangan perwalinan yang dibuat bukan oleh pejabat yang berwewenang, serta melakukan analisis akibat hukum terhadap akta jual beli yang menggunakan surat perwalian yang dibuat bukan oleh pejabat yang berwewenang
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis Dan Sumber Data yang digunakan dalam palam penelitian ini adalah data sekunder yang terbagi menjadi tiga, yakni: Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta Bahan hukum tersier. Adapun penelitian ilmiah ini menggunakan teknik studi kepustakaan dalam mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif
Hasil dari penelitian ini adalah Akta Jual Beli Nomor 60/2017 dianggap tidak berkekuatan hukum karena pada saat itu salah satu pihak penjual belum dewasa atau belum mencapai usia yang diakui secara hukum untuk melakukan perjanjian. Adapun mengenai penjualan barang tidak bergerak milik anak di bawah umur tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 309 KUHPerdata juncto
393 KUHPerdata. Majelis Hakim membatalkan transaksi jual beli yang menggunakan surat keterangan perwalian yang dibuat bukan oleh pejabat yang berwewenang yang ditandatangani oleh Lurah dan Camat tersebut dianggap tidak berkekuatan hukum karena tidak memenuhi prosedur hukum yang benar terkait perwalian anak di bawah umur, sehingga mengakibatkan akta jual beli dan produk sertipikat hak milik atas tanah tidak memiliki kekuatan hukum atau lebih tepatnya tidak berkekuatan hukum.

Kata kuci: akibat hukum, akta jual beli, surat keterangan perwalian

Dosen Pembimbing:	Riyanto, Taufan Fajar | nidk8905100020
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	27 Aug 2025 01:39
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40891

Actions (login required)

View Item