Penelitian ini membahas kewenangan Pemerintah Daerah dalam memberikan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) di Kota Samarinda. IMTN merupakan instrumen penting dalam pengelolaan pertanahan yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah negara oleh masyarakat atau badan hukum. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini sering kali menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek hukum, administratif, maupun sosial.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta analisis terhadap kebijakan daerah terkait IMTN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang terbatas dalam pemberian IMTN, karena masih terdapat tumpang tindih regulasi antara kewenangan pusat dan daerah. Selain itu, ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan IMTN di Kota Samarinda, seperti kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia, serta potensi konflik lahan dengan masyarakat.
Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan tanah negara, peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan perizinan pertanahan, serta penguatan pengawasan guna mencegah penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, kebijakan IMTN di Kota Samarinda dapat lebih efektif dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.