Pelaksanaan kredit dalam kenyataannya tidak semua dapat berjalan lancar, sebagian ada yang kurang lancar dan sebagian lagi masuk kategori macet. Pada kondisi kredit macet inilah penafsiran yang berbeda terjadi antara bank dengan pengembang dalam menentukan mekanisme pembayaran buy back guarantee.
Tujuan Penelitian, untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum perjanjian buy back guarantee sebagai jaminan dalam kredit kepemilikan rumah. Dan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum user (nasabah) dalam Buy Back Guarantee atas uang muka yang telah dibayar kepada developer dan angsuran kredit yang telah dibayar kepada bank.
Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang - undangan (Statue Aprrooach), Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach), dan Pendekatan kasus (Case Aprroach). Jenis penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data primer menggunakan observasi dan wawancara, untuk data sekunder menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan deskritif kualitatif, dengan menggunakan teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum dan teori keadilan.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, kedudukan hukum perjanjian buy back guarantee sebagai jaminan dalam kredit kepemilikan rumah pada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Kota Kendari adalah kedudukan perjanjian buy back guarantee adalah sebagai perjanjian accesoir, yaitu perjanjian ikutan dan keberadaannya dimaksudkan untuk mendukung perjanjian pokoknya, sehingga jika perjanjian pokoknya hapus, maka perjanjian accessoir (hak tanggungan) juga ikut hapus. Dan perlindungan hukum user (nasabah) dalam buy back guarantee atas uang muka yang telah dibayar kepada developer dan angsuran kredit yang telah dibayarkan kepada bank adalah perlindungan hukum user/nasabah dalam buy back guarantee belum ada perlindungan hukumnya karna belum diatur dalam perundang-undangan. Oleh karena itu, pembayaran uang muka kepada developer dan angsuran kredit kepada bank, tidak dapat dikembalikan dan menjadi risiko user/debitur.

Kata Kunci : Kedudukan Hukum, Perjanjian Buyback Guarantee, Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah.