SARIP, CICILIA SASMITA (2025) ANALISIS HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN NOTARIS DALAM PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN BERDASARKAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA ATAS PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302300033_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302300033_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (519kB) | Download (519kB)

Abstract

Notaris dalam profesinya memiliki kewajiban-kewajiban yang harus ditaati. Kewajiban-kewajiban notaris tersebut tertuang dalam Pasal 16 UUJN. Salah satu kewajiban notaris adalah merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta. Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menambahkan kewajiban Notaris sebagai pihak pelapor. Peraturan Pemerintah ini mewajibkan notaris untuk melaporkan ke PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), terkait adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atas akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris selaku pejabat umum Notaris sebagai pihak Pelapor dibebankan kewajiban untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ).
Metode yang digunakan peneliti adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Spesifikasi penelitian ini adalah termasuk preskriptif. Adapun jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan yang diperoleh dari studi kepustakaan.
Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa 1) Implikasi hukum terhadap Kewajiban notaris sebagai pihak pelapor yang melaporkan transaksi keuangan mencurigakan di atur dalam PP Nomor 43 Tahun 2015, yang merupakan aturan turunan dari UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, menambahkan kewajiban notaris diluar kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal ini bertentangan dengan hukum dan memicu dilema dari segi penerapannya serta tidak memberikan kepastian hukum. 2) Perlindungan hukum bagi notaris sebagai pihak pelapor yang melaporkan transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan prinsip mengenali pengguna jasa atas pendirian perseroan terbatas bertujuan untuk melindungi notaris sekaligus pencegahan dari masalah kejahatan tindak pidana pencucian uang terutama yang terkait dengan pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat berakibat sanksi yang bersifat administratif berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang beserta aturan turunannya

Kata Kunci : Kewajiban Notaris, Pelaporan Transaksi Keuangan, Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

Dosen Pembimbing:	Purnawan, Amin | nidn0606126501
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	26 Aug 2025 06:46
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40863

Actions (login required)

View Item