Aqil, Muhammad Zumri (2025) URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DAN KLIENNYA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302200063_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302200063_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (1MB) | Download (1MB)

Abstract

Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menjadi urgensi mengingat masih adanya kelemahan dalam regulasi yang berpotensi menghambat perlindungan hukum bagi notaris dan kliennya, terutama dalam aspek kepastian hukum, transparansi, pengawasan, serta penegakan sanksi guna memastikan praktik kenotariatan yang profesional, adil, dan terpercaya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Kekuatan hukum Undang-Undang Jabatan Notaris dalam memberikan perlindungan hukum bagi notaris dan kliennya saat ini. 2) Bentuk perubahan yang diperlukan agar Undang-Undang Jabatan Notaris lebih optimal dalam melindungi notaris dan kliennyaJenis penelitian ini termasuk lingkup penelitian hukum normatif.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (statue approach). Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan (study document). Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif.
Hasil penelitian disimpulkan: 1) Kekuatan hukum Undang-Undang Jabatan Notaris dalam memberikan perlindungan hukum bagi notaris dan kliennya saat ini yaitu Perlindungan bagi notaris tercermin dalam pengaturan kewenangan dalam Pasal 15, mekanisme pemanggilan dalam Pasal 66, serta pengawasan melalui Majelis Pengawas Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 67–81. Sementara itu, klien mendapatkan jaminan hukum melalui Pasal 16 yang menegaskan independensi notaris, Pasal 54 yang mengatur kerahasiaan akta, serta Pasal 84–85 yang memberikan hak bagi klien untuk menuntut ganti rugi apabila terjadi pelanggaran. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki agar perlindungan hukum ini dapat berjalan lebih efektif. 2) Bentuk perubahan yang diperlukan agar Undang-Undang Jabatan Notaris lebih optimal dalam melindungi notaris dan kliennya yaitu satu perubahan yang dibutuhkan adalah penguatan mekanisme pemanggilan notaris oleh aparat hukum dalam Pasal 66, dengan menetapkan batas waktu bagi Majelis Kehormatan Notaris (MKN) untuk memberikan persetujuan guna mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, Pasal 15 perlu diperbarui agar mengakomodasi legalitas akta elektronik, sehingga notaris dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi serta memberikan layanan yang lebih efisien. Dalam rangka menjamin transparansi dan kepastian bagi klien, Pasal 16 harus mengatur kewajiban notaris dalam mencantumkan daftar biaya resmi, sehingga dapat mencegah adanya pungutan liar yang dapat merugikan pengguna jasa notaris. Dari sisi penegakan hukum, Pasal 85 perlu diperkuat dengan sanksi yang lebih tegas, seperti pemberlakuan denda administratif dan sistem blacklist bagi notaris yang terbukti melakukan pelanggaran berat. Dengan adanya perubahan ini, UUJN dapat lebih efektif dalam memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi notaris maupun kliennya,

Kata Kunci : UUJN, Perlindungan Hukum, Notaris dan Klien

Dosen Pembimbing:	Hafidz, Jawade | nidn0620046701
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	26 Aug 2025 06:27
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40665

Actions (login required)

View Item