Alfamart digugat terkait transparansi donasi kembalian oleh konsumen. KIP (Komisi Informasi Publik) memutuskan Alfamart sebagai badan publik dan wajib membuka informasi. Alfamart keberatan dengan status badan publik, lalu menggugat ke pengadilan hingga Mahkamah Agung (MA). MA menolak kasasi Alfamart, namun praktik pengumpulan donasi masih berlanjut. Praktik ini diwujudkan dengan penawaran donasi sisa uang kembalian oleh kasir pada akhir transaksi pembayaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi publik tentang praktik pengembalian uang dalam bentuk donasi yang diterapkan oleh Alfamart di Kota Semarang, dengan menggunakan paradigma interpretif, yang mengakui realitas dapat diartikan dengan berbagai cara oleh individu, dan berlandaskan pada Teori Penilaian Sosial (Social Judgment Theory) yang menjelaskan bagaimana pesan dimaknai berdasarkan ego involvement individu, penelitian ini berupaya memahami respons konsumen terhadap donasi kembalian dan menggunakan mixed methods dengan strategi sekuensial eksplanatoris, Data kuantitatif dikumpulkan melalui survei terhadap 101 responden konsumen Alfamart yang berusia 17-40 tahun, sementara data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 5 informan terpilih.
Hasil penelitian ini menunjukkan inisiatif program donasi kembalian Alfamart mendapatkan beragam persepsi dari konsumen didominasi oleh kelompok netral sebesar 53%. Konsumen umumnya tidak keberatan dengan tawaran donasi kecil ini, namun menyoroti pentingnya transparansi informasi mengenai organisasi penerima donasi untuk membangun kepercayaan. Keterbatasan penelitian meliputi kesulitan memperoleh data spesifik tentang jumlah populasi konsumen yang berdonasi karena Alfamart tidak membuka data tersebut secara publik, serta penelitian yang hanya berlaku untuk konsumen Alfamart di Kota Semarang dan tidak dapat diberlakukan di cabang lain.
Kata Kunci: Persepsi Publik, Donasi Konsumen, Etika Komunikasi, Social Judgment, Alfamart