Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum serta pertimbangan yuridis atas pengurusan hak waris anak yang belum dewasa, berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Pwt. Anak di bawah umur, sesuai Pasal 330 KUHPerdata, tidak memiliki kecakapan hukum untuk mengelola haknya sendiri sehingga memerlukan wali yang bertanggung jawab. Kasus ini mengangkat permasalahan hukum terkait perlindungan hak waris anak yang belum dewasa dalam situasi keluarga, di mana diperlukan persetujuan pengadilan untuk mengalihkan harta waris demi melindungi kepentingan anak.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui studi literatur dan analisis dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan, dalam kasus ini, memberikan penetapan yang sesuai dengan KUHPerdata, khususnya Pasal 393 dan 395, yang mengatur perlunya persetujuan pengadilan dalam pengelolaan dan pengalihan aset warisan anak di bawah umur. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik anak, yang selaras dengan Konvensi Hak Anak.
Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya mekanisme perlindungan hukum bagi anak di bawah umur dalam konteks pengelolaan hak waris, termasuk pengawasan ketat oleh pengadilan terhadap tindakan wali. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat dalam memahami aspek hukum terkait pengelolaan hak waris anak yang belum dewasa.

Kata kunci : Hak waris, Perwalian, Pengurusan harta warisan