Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Presiden dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) serta batasan konstitusional yang mengaturnya. Perpu merupakan produk hukum yang dapat diterbitkan Presiden dalam keadaan kegentingan yang memaksa, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD 1945. Namun dalam praktiknya, penetapan Perpu sering menimbulkan kontroversi karena kurangnya kejelasan parameter tentang kegentingan tersebut dan potensi penyalahgunaan kewenangan oleh eksekutif.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kewenangan Presiden dalam bidang legislasi, khususnya dalam pembentukan Perpu, serta parameter konstitusional yang mengatur batasan kewenangan tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Presiden memang memiliki kewenangan untuk membentuk Perpu dalam situasi darurat, namun kewenangan ini bukan kekuasaan tanpa batas. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah merumuskan tiga syarat utama yang harus dipenuhi agar penerbitan Perpu dinilai sah secara konstitusional, yakni: (1) adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan permasalahan hukum; (2) kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi dengan prosedur pembentukan undang-undang biasa; dan (3) kondisi kegentingan yang menuntut adanya tindakan segera dari Presiden. Tanpa terpenuhinya syarat tersebut, Perpu yang diterbitkan dapat dianggap melanggar prinsip negara hukum dan berpotensi dibatalkan melalui judicial review.

Kata kunci: Konstitusionalitas, Perpu, Presiden, Kewenangan, UUD 1945, Mahkamah Konstitusi, Negara Hukum.