Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) di Kabupaten Bekasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk sanksi yang dapat dikenakan kepada Notaris apabila terjadi pelanggaran dalam pembuatan PPJB serta mengevaluasi efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap profesi Notaris dalam menjalankan kewajibannya. Dengan memahami aspek regulasi dan implementasinya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi terkait peningkatan profesionalisme Notaris serta perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi jual beli tanah melalui mekanisme PPJB.
Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode analisis kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan pengadilan, serta literatur hukum terkait Notaris dan PPJB. Analisis dilakukan dengan menelaah kewajiban dan tanggung jawab Notaris berdasarkan regulasi yang berlaku serta membandingkan implementasinya dengan praktik di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bentuk sanksi yang dapat dikenakan terhadap Notaris dalam konteks pelanggaran pembuatan PPJB serta menilai peran pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris dalam menegakkan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris memiliki peran penting dalam memastikan keabsahan dan kepastian hukum dalam pembuatan PPJB. Kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku tidak hanya melindungi hak dan kepentingan para pihak, tetapi juga mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Namun, dalam praktiknya, ditemukan beberapa kendala, seperti kurangnya kelengkapan dokumen dari para pihak serta potensi penyalahgunaan wewenang oleh Notaris yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip netralitas. Selain itu, sanksi yang diatur dalam UUJN dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023, baik dalam bentuk administratif, perdata, maupun pidana, perlu diterapkan secara lebih efektif agar dapat memberikan efek jera dan meningkatkan akuntabilitas profesi Notaris

Kata Kunci: Kerwajiban Notaris, Akta Perjanjian, Retribusi, Retribusi Daerah