Penelitian dengan judul “Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang melibatkan Notaris” mengkaji bagaimana Kewenangan dan Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang Melibatkan Notaris, serta untuk mengeksplorasi sejauh mana upaya Kepolisian dalam Menyeimbangkan Kepentingan Penegakan Hukum dan Perlindungan Profesi Notaris dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai dinamika penyidikan dan perlunya penegakan hukum yang efektif.

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, artinya penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan studi kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Jenis data Jenis data menggunakan data sekunder yang diperoleh studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian memiliki peran penting dalam penyidikan tindak pidana korupsi yang melibatkan Notaris, tetapi menghadapi berbagai hambatan signifikan. Kerahasiaan jabatan yang melekat pada Notaris sering kali menghalangi akses kepolisian terhadap dokumen-dokumen penting, sementara hak ingkar (verschoningsrecht) memberikan Notaris kewenangan untuk menolak memberikan keterangan dalam proses penyidikan. Selain itu, kompleksitas kasus korupsi yang melibatkan aspek hukum perdata dan administrasi sering kali memperlambat proses penyidikan karena kurangnya pemahaman penyidik terhadap aspek teknis kenotariatan. Studi ini merekomendasikan penguatan kerja sama antara kepolisian, Majelis Pengawas Notaris, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta peningkatan pelatihan bagi penyidik agar lebih memahami mekanisme dan batasan hukum dalam profesi Notaris.

Kata Kunci
Kepolisian, Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi, Notaris.