Revolusi Industri 4.0 dan pesatnya perkembangan teknologi informasi telah mendorong digitalisasi di berbagai sektor, termasuk sektor hukum. Digitalisasi dalam praktik Notaris, khususnya penerapan tanda tangan elektronik (e-notary atau cybernotary), menawarkan efisiensi dan aksesibilitas yang lebih tinggi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) memberikan landasan hukumnya. Pasal 15 ayat (3) UUJN membuka peluang bagi penerapan cybernotary, namun tantangan terkait keamanan data, keaslian dokumen, dan potensi penyalahgunaan teknologi perlu diantisipasi.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, analitis, dan teori. Data sekunder meliputi bahan hukum primer (UU ITE, UUJN, KUHPerdata, dan peraturan pelaksana lainnya), bahan hukum sekunder (literatur dan hasil penelitian terdahulu), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia). Metode pengumpulan data menggunakan library research, sementara analisis data bersifat preskriptif, memberikan argumentasi dan penilaian hukum atas temuan.
Digitalisasi sektor kenotariatan melalui cybernotary berpotensi besar meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan keamanan. Namun, implementasinya membutuhkan peraturan pelaksana yang lebih rinci, infrastruktur teknologi yang memadai, dan peningkatan kapasitas Notaris dalam hal teknologi dan keamanan siber. Harmonisasi regulasi, khususnya terkait persyaratan formalitas akta autentik, menjadi tantangan utama. Keberhasilan cybernotary bergantung pada kerjasama antar pemangku kepentingan dan penyesuaian regulasi yang berkelanjutan. Pendekatan bertahap, dimulai dari digitalisasi waarmerking, legalisasi, dan salinan akta, merupakan strategi yang realistis menuju kenotariatan modern di Indonesia.
Kata Kunci : Cybernotary, , Tanda Tangan Elektronik, Transformasi Hukum