Kepemilikan tanah absentee dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pemanfaatan tanah tersebut, seperti penyewa, penggarap, atau pihak yang memiliki kepentingan lain terhadap tanah tersebut. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tanah secara absentee dan Keefektifan penerapan larangan kepemilikan tanah secara absentee (Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Kendari).
Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, yaitu dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur larangan kepemilikan tanah secara absentee serta mengkaji penerapan kebijakan tersebut dalam praktik. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan wawancara dengan pihak terkait di Kantor Pertanahan Kota Kendari.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur larangan kepemilikan tanah secara absentee, masih terdapat kendala dalam implementasinya, seperti lemahnya pengawasan, kurangnya pemahaman masyarakat, serta adanya celah hukum yang memungkinkan penyimpangan dalam kepemilikan tanah. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang lebih tegas, serta sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat untuk menghindari praktik kepemilikan tanah secara absentee yang dapat merugikan distribusi tanah yang adil dan berkelanjutan.
Kata Kunci : Larangan, Kepemilikan Tanah Secara Absentee, Kantor Pertanahan Kota Kendari