Dewasa ini globalisasi berkembang dengan pesat. Perkembangan perekonomian di Indonesia yang merupakan negara yang memanfaatkan kekayaan alam sebagai sumber pendapatan bagi rakyatnya sangatlah krusial. Terlebih lagi dengan diterbitkannya PP No. 25 Tahun 2024 yang memberikan kesempatan yang lebih lanjut lagi bagi setiap organisasi Masyarakat untuk melakukan pengelolaan terhadap sumber daya Alam Indonesia menjadikan pentingnya pengawasan bagi setiap pelaku pengelola Kekayaan Alam di Indonesia yang tentu saja akan mempengaruhi lingkungan hidup. Dengan semakin luasnya kesempatan pengelolaan lingkungan hidup semakin luas pula kemungkinan terjadinya tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi, yang tentu saja penegakann hukum akan lebih khusus pula dibandingkan apabila dilakukan oleh Perusahaan Komanditer (CV). Thesis ini membahas isu mengenai (1) pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh CV dalam tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia dan (2) mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap CV dalam tindak pidana lingkungan hidup menurut hukum pidana di Indonesia.