Isu kekerasan dalam rumah tangga telah terbukti sebagai masalah sosial yang serius, namun masih kurang mendapat respon yang memadai, karena secara mendasar kekerasan terhadap perempuan dipahami hanya sebagai persoalan yang sifatnya personal, artinya apabila seorang perempuan menjadi korban sasaran tindak kekerasan, maka langsung dikaitkan dengan kepribadian, si korban dicari-cari hubungannya dengan perilaku korban dianggap mencetuskan tindak kekerasan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan mengetahui hambatan dan solusinya dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder.
Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang bertujuan mencegah, menindak, dan melindungi korban, khususnya perempuan dan anak. UU ini menyediakan perlindungan preventif melalui edukasi, layanan pengaduan, konseling, dan pendampingan. Namun, hambatan seperti stigma sosial, kurangnya fasilitas perlindungan, dan minimnya pelatihan aparat penegak hukum masih menjadi tantangan. Banyak korban enggan melapor karena tekanan sosial, ketergantungan ekonomi, dan pandangan bahwa KDRT adalah urusan privat. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan edukasi masif, penguatan infrastruktur perlindungan seperti rumah aman, dan pelatihan aparat hukum agar lebih sensitif dalam menangani kasus KDRT. Koordinasi antarinstansi pemerintah, LSM, dan masyarakat juga penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan korban. Dengan langkah ini, perlindungan hukum terhadap korban KDRT dapat lebih efektif dan mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga.
Kata Kunci: Korban; Kekerasan dalam Rumah Tangga; Perlindungan Hukum.