Peralihan hak atas tanah harus dilakukan dengan menandatangani akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan harus didaftarkan untuk dibaliknamakan guna memperoleh suatu bukti yang sah. Namun prakteknya banyak masyarakat di Indonesia masih menggunakan praktik jual beli tanah dengan menggunakan akta perjanjian dibawah tangan. Tentunya menimbulkan kerugian terutama bagi pembeli tanah mereka tidak ada kepastian hukum hak atas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum akta jual beli tanah dibawah tangan dalam perspektif undang-undang pokok agraria dan perlindungan hukum bagi para pihak.
Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan data adalah penelitian literatur dan studi dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis menggunakan analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai tujuan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan akta jual beli di bawah tangan dalam konsepsi kepastian hukum dapat dilakukannya atau dibuatnya secara tertulis berbentuk perjanjian yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang dan diakui oleh negara, sehingga dapat berbentuk akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum sempurna di hadapan pengadilan. sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Perjanjian jual beli yang dilakukan dibawah tangan sulit akan pembuktian apabila telah terjadinya perbuatan hukum peralihan hak atas tanah. Oleh sebab itu perlu adanya perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif.

Kata kunci : Jual Beli Tanah, Peralihan Hak atas Tanah, Di Bawah Tangan.