Batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang diakui oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Tak Benda pada tahun 2009. Surakarta, sebagai salah satu pusat produksi batik terbesar di Indonesia, memiliki ratusan motif batik yang kaya akan nilai budaya, filosofis, dan historis. Namun, globalisasi dan kemajuan teknologi telah meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta, seperti pembajakan motif batik oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap motif batik di Surakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta mengidentifikasi kendala dan solusi yang dihadapi oleh para pengrajin batik dalam pendaftaran hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perlindungan hukum terhadap motif batik belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan. Banyak pengrajin batik di Surakarta tidak mempersoalkan pelanggaran hak cipta atau penjiplakan motif mereka oleh pengrajin kecil, karena dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan, dominasi budaya kekerabatan, serta pandangan religius yang menganggap motif batik sebagai anugerah dari Tuhan. Di sisi lain, sistem pendaftaran hak cipta yang bersifat deklaratif, prosesnya yang rumit dan mahal, serta keterbatasan fasilitas pendaftaran semakin memperbesar hambatan yang dihadapi pengrajin. Solusi yang direkomendasikan adalah pembentukan paguyuban atau asosiasi untuk mewadahi para pengrajin batik, penyediaan fasilitas dan anggaran oleh pemerintah untuk mendukung pendaftaran hak cipta secara bertahap, serta revisi terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan hukum yang lebih efektif akan menjaga hak ekonomi dan moral para pengrajin sekaligus melestarikan warisan budaya Indonesia di pasar global.
Kata Kunci: Batik, Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Motif Batik