Multikulturalisme di Indonesia berfokus pada perbedaan etnis dan agama dengan menekankan persatuan dengan kondisi yang heterogen, masyarakat yang saling berinteraksi antar individu oleh karena itu tidak menutup kemungkinan terjadinya pernikahan berbeda agama. Perkawinan diatur didalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di Indonesia peraturan pernikahan beda agama tidak diatur secara jelas dan rinci, sehingga menimbulkan banyak akibat terhadap publik. Dalam penelitian ini, penulis memaparkan penerapan hukum dalam perspektif hukum nasional dan alasan yuridis yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kudus dalam mengabulkan permohonan izin Pernikahan beda agama yang terjadi diwilayah Pengadilan Negeri Kudus. Dalam hal ini adalah penetapan putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 209/Pdt.P/2020/PN Kds.
Dalam penelitian ini, pendekatan yang diterapkan adalah menggunakan metode pendekatan Yuridis-Sosiologis yang menggunakan data sekunder dan data primer atau data lapangan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskripsi analitis, dengan mendeskripsikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sample (isi putusan) yang telah dikumpulkan secara akurat. Penulis akan memaparkan perspektif hukum nasional dan alasan-alasan yuridis yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin pernikahan beda agama di Pengadilan Negeri Kudus. Dalam hal ini adalah putusan penetapan Pengadilan Negeri Kudus 209/Pdt.P/2020/PN Kds.
Temuan dari penelitian ini, mengindikasikan bahwa Pernikahan Beda Agama mendapatkan izin dari Pihak Pengadilan Negeri Kudus dengan pemohon yang tunduk pada salah satu agama sehingga hakim berpendapat bahwa terdapat kekosongan hukum, dan mengisi kekosongan hukum untuk menerima permohonan ini. Dan penulis mengetahui alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan untuk mengabulkan permohonan pernikahan beda agama yang terjadi diwilayah Pengadilan Negeri Kudus.

Kata Kunci: Pernikahan Beda Agama, Pengadilan Negeri Kudus.