Moda transportasi publik yang andal, efisien, berkelanjutan serta terjangkau merupakan salah satu faktor yang dapat membantu atas tingginya mobilitas masyarakat di Indonesia. BRT Trans Semarang sebagai moda transportasi publik masyarakat kota Semarang diharapkan untuk dapat mempermudah mobilitas masyarakat. Dalam layanan BRT Trans Semarang, terdapat dua pihak yang terikat dalam perjanjian pengangkutan, yaitu penumpang dengan pengangkut. Hubungan hukum ini melahirkan hak dan kewajiban antara kedua pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada penupang.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama, dengan metode studi kepustakaan yang melibatkan analisis bahan hukum seperti undang-undang dan kitab hukum, buku penelitian, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan perlindungan hukum bagi penumpang BRT Trans Semarang.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi penumpang didasarkan pada hak dan kewajiban yang saling terkait antara penumpang dengan pengangkut. Dengan demikian, BLU UPTD Trans Semarang sebagai perusahaan pengangkut sudah memenuhi hak dan tanggungjawabnya, misalnya dalam mengganti atas kerugian atau memberikan pelayanan yang sesuai. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Peraturan Menteri terkait memastikan perlindungan hukum bagi pengangkutan penumpang dan barang. Hal ini dilakukan melalui jaminan perlindungan konsumen, penetapan tarif, dan penegasan tanggung jawab pihak pengangkut atas kerugian yang mungkin terjadi.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pengangkutan, BRT Trans Semarang