Kasus pembatalan perkawinan akibat persusuan menjadi permasalahan yang cukup rumit dalam hukum Islam, terutama dalam konteks pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji alasan hakim menolak pembatalan perkawinan akibat persusuan berdasarkan Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.Kdl serta menganalisis putusan tersebut dengan tinjauan hukum Islam. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi dokumen.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pasangan dalam kasus ini, berdasarkan pandangan mazhab Maliki dan mazhab Hanafi, telah memenuhi syarat Radha’ah. Dimana mereka adalah saudara sepersusuan. Namun, hakim memutuskan untuk menolak pembatalan perkawinan dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan, seperti mencegah kemungkinan penyalahgunaan hukum, termasuk potensi adanya konspirasi antara mohon dan termohon. Putusan ini mencerminkan upaya hakim untuk mencegah adanya penyelundupan hukum meskipun ditemukan kekurangan dalam proses pengujian saksi dan fakta.
Keputusan hakim dianggap sesuai dengan administratif Pengadilan secara formal, khususnya dalam hak pembuktian. Namun, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan aturan hukum terkait larangan persusuan agar pelanggaran serupa tidak terulang. Langkah ini juga bertujuan untuk meningkatkan akurasi dalam penyelesaian perkara yang melibatkan norma-norma syariah.
Kata kunci: Pembatalan Perkawinan, Persusuan, Pertimbangan Hakim, Hukum Islam