Penyelesaian sengketa TUN melalui sarana mediasi secara yuridis mengunakan regulasi yang diatur diluar UU PTUN, idealnya mediasi dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa TUN karena faktanya dalam penyelesaian sengketa TUN, mediasi yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa TUN baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Oleh karena itu mediasi harus dikonstruksi dalam penyelesaian sengketa TUN dengan tujuan agar asas peradilan yaitu asas Contante Justitie dapat tercapai. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah a.Untuk memahami dan menganalisis alasan regulasi mediasi dalam sengketa Tata Usaha Negara belum berkeadilan; b. Untuk memahami dan menganalisis kelemahan-kelemahan diadakannya regulasi mediasi dalam sengketa Tata Usaha Negara saat ini; c. Untuk mengkonstruksi regulasi mediasi dalam sengketa Tata Usaha Negara berbasis nilai keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan paradigma Konstruktivisme. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian yang didapatkan adalah (1) Regulasi mediasi belum berkeadilan karena mediasi yang dilakukan oleh para pihak tidak dapat dijadikan dasar oleh hakim dalam membuat putusan. Sementara para pihak menggunakan mediasi dalam rangka untuk mencari solusi penyelesaian yang terbaik, sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan atas keputusan pengadilan TUN (2) Kelemahan-kelemahan regulasi mediasi dalam Sengketa Tata Usaha Negara adalah (a) Tergugat merupakan badan atau Pejabat TUN yang akan selalu merasa lebih tinggi jabatannya daripada masyarakat; (b) Tidak hadirnya salah satu pihak dalam proses mediasi; (c) Belum adanya peraturan yang mengatur mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di PTUN; (d) Kesepakatan dalam mediasi belum dapat di mintakan penetapan di pengadilan TUN, sehingga berpotensi terjadi sengketa di kemudian hari; (e) Belum adanya mediator hakim pada PTUN; (3) Perlunya konstruksi regulasi mediasi dalam sengketa Tata Usaha Negara berbasis nilai keadilan dengan rekosntruksi Pasal 74 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang UU PTUN dengan menambahkan pada ayat 3 yang berbunyi "Sebelum proses pemeriksaan persidangan, hakim wajib mendamaikan para pihak“ dan menambahkan ayat 4 yang berbunyi “Upaya perdamaian pada ayat (3) dapat dilakukan melalui mediasi”.

Kata Kunci: Mediasi Berkeadilan, Konstruksi, Sengketa TUN.