I R W A N S Y A H, I R W A N S Y A H (2024) REKONSTRUKSI FUNGSI PENGAWASAN DPRD SEBAGAI UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100004_fullpdf.pdf Baca Disini (3MB) | Download (3MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100004_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (250kB) | Download (250kB)

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah
mengalami perubahan pada tahun 1999-2002 oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat. Perubahan tersebut berdampak pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal
18, Pasal 18A dan Pasal 18B UUD 1945 menyebutkan secara jelas tentang
pemerintahan daerah. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme
dengan metode pendekatan yuridis normative (legal reseach). Data primer
digunakan untuk memecahkan permasalahan melalui metode deskriptif kualitatif,
kemudian disusun secara komprehensif untuk dipaparkan secara deskriptif.
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah (1) untuk
mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah dan sebagai perwakilan rakyat, (2) untuk mendapatkan
gambaran komprehensif terkait kelemahan-kelemahan DPRD dalam melaksanakan
fungsi pengawasan, dan (3) untuk menyajikan dan menemukan pola rekonstruksi
fungsi pengawasan DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dan
perwakilan rakyat ditinjau dari aspek keadilan.
Hasil penelitian menunjukkan (1) regulasi yang mengantur tentang
pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah pada Pasal 100 dan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah belum mencerminkan nilai keadilan dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia. Sehingga terjadi ketidakseimbangan terhadap
pelaksanaan fungsi anggaran dan fungsi pembentukan peraturan daerah dengan
fungsi pengawasan, (2) lemahnya syarat dan mekanisme rekruitmen anggota DPRD
yang berdampak pada kapasitas dan kemauan dalam melaksanakan fungsi
pengawasan dan belum adanya regulasi yang mengatur secara tegas pelaksanaan
fungsi pengawasan DPRD secara keseluruhan, (3) merekonstuksi regulasi dan
pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD serta hubungan hukum antara DPRD
dengan lembaga pengawasan lain.

Kata kunci: Rekonstruksi, DPRD, Pemerintahan Daerah, Pengawasan

Dosen Pembimbing:	Hafidz, Jawade | nidn0620046701
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	13 Feb 2025 06:05
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38761

Actions (login required)

View Item