NOOR, RICO SEPTIAN (2024) REKONSTRUKSI KEDUDUKAN LEMBAGA ADAT SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HUKUM HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KALIMANTAN TENGAH BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302000406_fullpdf.pdf Baca Disini (5MB) | Download (5MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302000406_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (221kB) | Download (221kB)

Abstract

Penelitian Disertasi ini didasarkan pada fakta bahwa masih banyak persoalan
ketidakadilan, diskriminasi dan kriminalisasi terhadap Masyarakat Hukum Adat
(MHA) di Indonesia. Secara filosofis salah satu tujuan utama dari hukum yakni
Keadilan sebagaimana yang tercantum secara jelas dan tegas di dalam Pancasila dalam
sila ke- 5 di Indonesia dan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
pada kenyataaannya sampai pada saat ini masih belum tercapai. Secara Yuridis aturan
hukum mengenai Masyarakat Hukum Adat di Indonesia masih belum lengkap serta
belum mengakomodir dengan baik Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat, atauran masih
diatur secara parsial di dalam berbagai aturan Perundangan serta masih belum ada
Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai Masyarakat Hukum Adat. Secara
sosiologis berbagai kekurangan tersebut membuat masifnya persoalan ketidakadilan
terhada Masyarakat Hukum Adat di Indonesia khususnya di Kalimantan Tengah.
Disertasi ini berfokus pada upaya merekontruksi kedudukan Lembaga Adat di
Kalimantan Tengah sebagai sarana perlindungan hukum dan Hak Ulayat bagi
Masyarakat Hukum Adat berbasis nilai Keadilan.
Dalam penelitian Disertasi ini penulis mencoba mengetahui bagaimana Kedudukan
Lembaga Adat MHA di Kalimantan Tengah yang belum berbasis nilai Keadilan,
bagaimana kelemahan-kelemahan Lembaga Adat di Kalimantan Tengah sebagai
sarana perlindungan hukum Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat pada saat ini dan
bagaimana rekonstruksi kedudukan lembaga adat di Kalimantan Tengah sebagai sarana
perlindungan hukum dan Hak Ulayat masyarakat hukum adat yang berbasis nilai
keadilan.
Penelitian Disertasi ini merupakan jenis Penelitian yuridis sosiologis yaitu Penelitian
hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, tetapi juga Penelitian
hukum empiris, yaitu Penelitian yang didasarkan pada Penelitian hukum sesuai dengan
isu hukum yang ada di dalam Disertasi ini, atau dengan kata lain Penelitian hukum
sosiologis mengungkapkan hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat melalui
perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perbuatan ini berfungsi ganda, yaitu
sebagai pola terapan dan sekaligus menjadi bentuk normatif hukum yang hidup dan
berlaku dalam masyarakat.
Penelitian Disertasi ini menyimpulkan beberapa kesimpulan yaitu, Pertama,
Kedudukan Lembaga Adat di Provinsi Kalimantan Tengah belum berbasis nilai
Keadilan sebagaimana yang telah diuraikan pada BAB Ketiga disertasi ini bahwa
Kedudukan Lembaga Adat di Kalimantan Tengah masih belum berbasis Keadilan
karena minimnya keterlibatan aktif Lembaga adat dalam setiap persoalan atau konflik
serta setiap rencana pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, minimnya
partisipasi Lembaga adat juga diakibatkan karena belum jelasnya serta adanya

iii
ketidakjelasan tugas fungsi serta tumpang tindih (Over Lapping) kedudukan Lembaga
adat dalam struktur organisasi yang diatur di dalam Perda Kelembagaan Adat tersebut
Kedua, Kelemahan yang dikelompokan yang berasal dari Faktor Internal seperti
misalnya Kelemahan dalam independensi Kedudukan Damang terhadap Hak Ulayat
dalam pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A), Kelemahan dari Faktor
Eksternal, seperti misalnya Kelemahan Kekuatan Mengikat putusan Damang Selaku
Kepala Kelembagaan Adat di Kalimantan Tengah sehingga dari berbagai Kelemahan
tersebut mengakibatkan berkurangnya peran dan kewenangan Lembaga Adat dalam
melindungi MHA dan Hak ulayatnya khususnya bagi MHA di Provinsi Kalimantan
Tengah serta menghasilkan Kesimpulan Ketiga bahwa Rekonstruksi kedudukan
lembaga adat di Kalimantan Tengah sebagai sarana perlindungan hukum dan Hak
Ulayat MHA yang berbasis nilai keadilan berdasarkan pembahasan di BAB
sebelumnya menghasilkan kontruksi baru bahwa perlu pengaturan yang baru terhadap
Perlindungan Hukum dan Hak Ulayat bagi MHA dengan terlebih dahulu
merekonstruksi konsep perlindungan hukum dan Pengakuan Negara dengan berdasar
pada Teori-Teori hukum yang digunakan seperti Teori Pluralisme Hukum (Menski Kite
2010) oleh Werner Menski yang mendudukan dan mempertautkan 4 (empat) hal seperti
(Konsep hakiki Keadilan, Aturan positif Negara, Civil Society serta International Law)
dan mencontoh praktik baik keberhasilan perlindungan terhadap MHA dan Hak nya
dari berbagai Negara lainnya dengan cara melakukan Perbandingan Hukum sehingga
konsep perlindungan terhadap MHA dan Hak Ulayatnya dapat menjamin suatu
Perlindungan Hukum dan Keadilan.
Di tingkat daerah kontruksi baru kedudukan Kelembagaan Adat dengan cara
merekontruksi kedudukan Lembaga Adat sebagaimana ketentuan di dalam Peraturan
Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak
di Kalimantan Tengah dengan melakukan perubahan dan perbaikan Kedudukan
Lembaga Adat dengan cara mencontoh berbagai muatan substansi ketentuan Aturan
Hukum berupa Peraturan Daerah lain yang sudah berhasil (Progressif) mengakomodir
Perlindungan MHA dan Hak Ulayatnya dan mendudukan Lembaga Adat sebagai mitra
yang setara dan sebagai sarana perlindungan hukum dan Hak Ulayat MHA nya dengan
berkeadilan seperti misalnya aturan di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019
tentang Desa Adat Bali dan juga Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor
5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di
Kabupaten Rejang Lebong.
Kata Kunci : Rekonstruksi, Lembaga Adat, Masyarakat Hukum Adat

Dosen Pembimbing:	Wahyuningsih, Sri Endah | nidn0628046401
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	17 Feb 2025 06:12
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38757

Actions (login required)

View Item