Pratiwi, Salma Rahmi (2024) KEPAILITAN SUAMI ATAS HARTA BERSAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 165/PDT.SUS.PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302200198_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302200198_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (145kB) | Download (145kB)

Abstract

Dengan adanya perkawinan akan menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, salah
satunya yaitu dengan adanya persatuan harta atau diberlakukannya harta bersama.
Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, harta
benda perkawinan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu harta bawaan dan harta bersama.
Permasalahan terjadi pada harta bersama ketika berhubungan dengan ketidakmampuan
seorang debitur untuk dapat membayar dan melunasi utang-utang yang telah jatuh tempo,
yang disebut sebagai pailit. Seperti halnya dalam Putusan Nomor
165/Pdt.Sus.PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst yang menjatuhkan putusan pailit pada debitur
yang merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan dan tidak terdapat pemisahan
harta.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis kepailitan suami dalam
konteks harta bersama dan mengidentifikasi implikasi hukum dari kepailitan suami terhadap
hak dan kewajiban mengenai harta bersama ditinjau dari Putusan Nomor
165/Pdt.Sus.PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Metode penelitian yang digunakan adalah
penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepailitan yang dialami suami dan harta
bersama dalam perkawinan memiliki hubungan yang saling berkaitan. Dengan
diberlakukannya persatuan harta, maka kepailitan yang dialami suami diperlakukan sebagai
kepailitan persatuan harta tersebut. Implikasi hukum dari kepailitan suami terhadap hak dan
kewajiban mengenai
harta bersama
ditinjau
dari Putusan Nomor
165/Pdt.Sus.PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah suami istri, Ikhwan Andi Mansyur dan Ir.
Indah Sari, kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya, termasuk
untuk melakukan pembatalan jaminan pribadi, karena jaminan pribadi termasuk harta pailit.
Saran ditujukan untuk Undang-Undang Kepailitan dan PKPU agar memberikan ketentuan
yang lebih jelas mengenai perlindungan bagi pasangan yang tidak terlibat langsung dalam
kepailitan. Selanjutnya bagi Pemerintah dan pihak terkait, seperti Notaris, agar lebih aktif
dalam menyarankan calon pasangan untuk mempertimbangkan perjanjian perkawinan.
Kata kunci: harta bersama, kepailitan, debitur

Dosen Pembimbing:	Darmadi, Nanang Sri | nidn0615087903
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	13 Feb 2025 06:13
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38741

Actions (login required)

View Item