Puspitarini, Ratih (2024) KEABSAHAN PENGALIHAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS TANPA PERJANJIAN JUAL BELI. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302200189_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302200189_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (360kB) | Download (360kB)

Abstract

Perseroan Terbatas (PT) dalam operasinya, dapat mengalihkan
sahamnya dari satu pemegang saham ke pemegang saham lainnya. Pengalihan
saham ini bisa terjadi karena berbagai alasan, termasuk perubahan
kepemilikan, restrukturisasi perusahaan, atau perubahan strategi bisnis.
Pengalihan saham diperlukan perbuatan hukum tertentu (misalnya jual beli)
sebagai dasar alas hak terjadinya peralihan hak atas saham.Tujuan dalam
penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Keabsahan pengalihan saham
perseroan terbatas tanpa perjanjian jual beli. 2) Perlindungan hukum terhadap
pemegang saham akibat pengalihan saham tanpa perjanjian jual beli
Jenis penelitian ini termasuk lingkup penelitian hukum normatif.Metode
pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan
(statue approach). Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data
sekunder.yang diperoleh studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat
deskriptif analitis.
Hasil penelitian disimpulkan: 1). Keabsahan pengalihan saham perseroan
terbatas tanpa perjanjian jual beli yaitu dianggap tidak sah dan dianggap batal
demi hukum, dan oleh karenanya hakim menyatakan perbuatan penggugat yang
mengalihkan saham milik tergugat sebagai perbuatan melanggar hukum dan untuk
itu diwajibkan membayar ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH
Perdata. 2) Perlindungan hukum terhadap pemegang saham akibat pengalihan
saham tanpa perjanjian jual beli yaitu seperti dalam kasus Nomor
163/Pdt.G/2014/PN Mtr, pengadilan memutuskan bahwa pengalihan saham tanpa
perjanjian jual beli tidak sah. Ini merupakan contoh dari penggunaan sarana
perlindungan hukum represif untuk menegakkan aturan dan memberikan keadilan
kepada pihak yang dirugikan.Sarana perlindungan hukum preventif dapat
diinterpretasikan bahwa pengadilan menegaskan pentingnya adanya perjanjian
jual beli sebagai langkah preventif untuk melindungi hak-hak pemegang saham
dan memastikan keabsahan transaksi saham. Putusan Pengadilan Negeri dalam
kasus Nomor 163/Pdt.G/2014/PN Mtr adalah sebagai wujud atau bentuk
perlindungan hukum yang pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan dan
mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara
membatasi berbagai kepentingan tersebut karena dalam suatu lalu lintas
kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan
dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.

Kata Kunci :Jual Beli, Saham, Perseroan Terbatas

Dosen Pembimbing:	Arifulloh, Achmad | nidn0121117801
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	13 Feb 2025 06:14
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38740

Actions (login required)

View Item