Sertifikat Hak Tanggungan elektronik sudah menjadi digitalisasi dalam
pendaftaran hak tanggungan secara elektronik dimana pada perkembangan
jaman saat ini semua proses akan beralih ke elektronik atau digital, salah
satunya dalam pembuatan surat pernyataan keabsahan dan kebenaran dokumen
dalam pendaftaran hak tanggungan secara elektronik sesuai pasal 10 ayat 4
peraturan menteri ATR/BPN nomor 5 Tahun 2020.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait
Kekuatan Hukum Terhadap Pembuatan Surat Pernyataan Keabsahan dan
Kebenaran Dokumen dalam Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik.
Penelitian ini menggunakan penelitian perspektif dengan jenis penelitian
hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan teori dan
pendekatan perundang-undangan untuk mendapatkan data sekunder yang
bersumber data bahan hukum primer, sekunder, tersier yang didapat melalui
studi pustaka untuk memperkuat data sekunder.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa
yang pertama prosedur dan dasar hukum terhadap pembuatan surat pernyataan
keabsahan dan kebenaran dokumen dalam pendaftaran hak tanggungan secara
elektronik yang sesuai berdasarkan pasal 10 ayat 2 Permen ATR/BPN Nomor 5
Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa surat pengantar keabsahan dan
kebenaran dokumen yang dikeluarkan PPAT adalah wajib dan menjadi
tanggung jawab PPAT dan harus ditandatangani diatas materai dan berstempel
PPAT, yang kedua Kekuatan Hukum Terhadap Pembuatan Surat Pernyataan
Keabsahan dan Kebenaran Dokumen dalam Pendaftaran Hak Tanggungan
secara Elektronik hanya akan memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan
kekuatan pembuktian setara dengan akta auntentik jika diakui kebenarannya
oleh orang lain.
Kata Kunci: Kekuatan Hukum, Hak Tanggungan Elektronik, Surat
Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen.