SIDIQ, MUHAMMAD LUTHFI (2024) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DI WILAYAH KOTA SEMARANG. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302200178_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302200178_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (339kB) | Download (339kB)

Abstract

Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang diantaranya menyatakan bahwa
Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Kebutuhan Masyarakat di wilayah kota Semarang akan kepastian hukum ini
merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehingga setiap elemenelemen

dalam masyarakat yang berhubungan baik langsung maupun tidak
langsung dengan melaksanakan dan penegakan hukum tersebut haruslah memiliki
parameter yang sama yaitu tercapainya kepastian hukum. Undang – Undang
Jabatan Notaris telah mengatur bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan
yang menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, hal ini tercermin atau
tersurat dalam pasal 66 ayat (1), (2) UUJN dan mempertahankan hak ingkar dan
kewajiban hak ingkar itu harus dihormati juga Cuma Peradilan dan Kepolisian
punya hak untuk memanggil Notaris yang bersangkutan.

Jenis penelitian ini menggunakan hukum empiris. Pendekatan penelitian
ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber jenis data yang dipergunakan
dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui observasi dan
wawancara. Analisis dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1). Perlindungan hukum bagi
notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum berdasarkan undangundang
jabatan
Notaris
di
wilayah
Kota
Semarang
dalam
pembuatan
akta
autentik

harus

memperhatikan prinsip kehati – hatian, ketelitian, serta menjunjung tinggi
kejujuran, moralitas serta tidak melupakan profesionalitas. 2). Bentuk
perlindungan hukum terhadap Notaris yang menjalankan tugasnya sebagai pejabat
hukum di Kota Semarang harus melalui Majelis Pengawas Daerah karena Majelis
Pengawas Daerah (MPD) memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan
perlindungan hukum kepada notaris di tingkat daerah, serta memastikan bahwa
prosedur pengambilan minuta akta dan dokumen lainnya dilakukan secara sah dan
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Notaris, UUJN.

Dosen Pembimbing:	DARMADI, Nanang Sri | nidn0615087903
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	12 Feb 2025 06:35
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38738

Actions (login required)

View Item