Rahmadina, Farah Dania (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENANG LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN YANG TIDAK DAPAT MENGUASAI OBJEK LELANG DI KOTA PEKANBARU. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302200145_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (377kB) | Download (377kB)
	Text Magister Kenotariatan_21302200145_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)

Abstract

Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dapat terjadi karena adanya
kewajiban dari debitur kepada kreditur yang tidak terpenuhi, yang mana
sebelumnya telah dibuat suatu perjanjian antara debitur dan kreditur dengan
ditandatanganinya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat di
hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan didaftarkan di Kantor
Pertanahan. Namun, ketentuan mengenai pelaksanaan eksekusi Pasal 6 UndangUndang

Hak Tanggungan tersebut seringkali menjadi salah satu dalil gugatan
yang diajukan oleh debitur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis
perlindungan hukum terhadap pemenang lelang eksekusi hak tanggungan yang
tidak dapat menguasai objek lelang dan menganalisis hambatan-hambatan
terhadap pemenang lelang eksekusi hak tanggungan yang belum dapat menguasai
objek lelang.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode
penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan
undang-undang. Jenis dan sumber data yang digunakan ialah data sekunder, data
sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan
hukum tersier. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi
kepustakaan dan metode analisis data pada penelitian ini ialah metode analisis
preskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap
pembeli atau pemenang lelang belum dapat memberikan kepastian hukum
terhadap pembeli atau pemenang lelang. Baik dari pihak penjual dan Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) tidak mempunyai tanggung
jawab dan tanggung gugat atas penguasaan objek lelang. Pejabat lelang dalam
memberikan perlindungan hukum hanya sekedar menjamin bahwa semua tata cara
dan prosedur dan aspek formal, materil dan lahiriah telah telah terpenuhi.
Perlindungan hukum represif yang diberikan oleh pemerintah terhadap pemenang
lelang yang tidak dapat menguasai objek lelang yaitu dapat meminta bantuan
pengosongan secara langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri. Seperti yang
diketahui proses dari permohonan pengosongan sampai dengan eksekusi
pengosongan tidak memiliki kepastian waktu dan seringkali berlangsung lama
sehingga tidak diperoleh kepastian hukum pembeli untuk memperoleh hak nya
dan juga terdapatnya berbagai hambatan dalam proses pelaksanaan lelang
eksekusi hak tanggungan. Hambatan tersebut terdiri dari hambatan yuridis dan
hambatan non yuridis. Hambatan yuridis antara lain berupa adanya peraturan
perundang-undangan yang tidak jelas atau bertentangan satu sama lain, sedangkan
hambatan non yuridis berkaitan dengan teknis dan proses eksekusi di pengadilan.
Atas adanya hambatan-hambatan tersebut, menyebabkan tidak adanya kepastian
hukum pemenang lelang untuk menikmati objek hak miliknya.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Lelang, Hak Tanggugan

Dosen Pembimbing:	SHALLMAN, SHALLMAN | nidn8920940022
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	11 Feb 2025 06:19
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38731

Actions (login required)

View Item