Abdillah, Muhammad Riefky (2024) KEPASTIAN HUKUM TANAH MUSNAH YANG TERDAMPAK PEMBANGUNAN JALAN TOL DEMAK - SEMARANG. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302200104_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (159kB) | Download (159kB)
	Text Magister Kenotariatan_21302200104_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)

Abstract

Tanah Musnah adalah tanah yang sudah berubah dari bentuk asalnya
karena peristiwa alam dan tidak dapat diidentifikasi lagi sehingga tidak dapat
difungsikan, digunakan, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Tujuan
dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Pengaturan penetapan
tanah musnah yang terdampak pembebasan jalan tol Demak-Semarang. 2)
Kepastian hukum terhadap pengaturan tanah musnah yang terdampak
pembangunan jalan tol Demak-Semarang.
Jenis penelitian ini termasuk lingkup penelitian hukum empiris. Metode
pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Jenis
dan sumber data dalam penelitian ini adalah primer dan data sekunder yang
diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini
bersifat preskriptif.
Hasil penelitian disimpulkan: 1) Pengaturan penetapan tanah musnah yang
terdampak pembebasan jalan tol Demak-Semarang. Proses awal penetapan tanah
musnah dimulai dengan identifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tim
penilai melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan apakah tanah
tersebut memang memenuhi kriteria sebagai tanah musnah. Setelah penetapan,
pemilik tanah diberi informasi mengenai status lahan mereka, serta prosedur untuk
mendapatkan kompensasi atau dana kerohiman. Berdasarkan Peraturan Menteri
ATR/BPN No. 17/2021, tanah yang ditetapkan sebagai tanah musnah sebelumnya
hanya mendapatkan kompensasi sebesar 25% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
Namun, dengan adanya perubahan peraturan, yaitu Perpres Nomor 27 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 tentang
Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan atas Tanah yang Diidentifikasi
Sebagai Tanah Musnah, tanah yang terdampak banjir rob dalam proyek tol
Demak-Semarang sekarang bisa mendapatkan ganti rugi penuh berdasarkan
penilaian nilai pasar yang lebih adil oleh tim appraisal. Pengaturan penetapan
tanah musnah ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat yang
terdampak oleh proyek infrastruktur besar. 2) Kepastian hukum terhadap
pengaturan tanah musnah yang terdampak pembangunan jalan tol DemakSemarang

dapat terjamin dengan Perpres Nomor 27 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Perpres Nomor 52 Tahun 2022. Adanya kepastian hukum
mengenai status tanah melalui penetapan bidang tanah yang terdampak banjir rob
yang ditetapkan sebagai tanah musnah atau tidak, maka dapat memberikan
kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Peraturan
ini juga memberikan kepastian hukum yang lebih kuat terkait pemberian
kompensasi atau dana kerohiman bagi tanah yang diidentifikasi sebagai tanah
musnah. Tanah yang terdampak banjir rob dalam proyek Jalan Tol DemakSemarang

sekarang berhak atas ganti rugi penuh berdasarkan nilai pasar yang
dinilai oleh tim appraisal. Ini memperbaiki ketentuan sebelumnya, di mana
kompensasi hanya 25% dari NJOP, sehingga memastikan perlindungan hak-hak
pemilik tanah dan meningkatkan keadilan sosial dalam proses pengadaan tanah.
Kata Kunci : Kepastian Hukum, Tanah Musnah, Pembangunan Jalan Tol

Dosen Pembimbing:	Darmadi, Nanang Sri | nidn0615087903
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	19 Feb 2025 06:14
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38726

Actions (login required)

View Item