Rizqi, Muhammad Dhiyaa’ (2024) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK DALAM PERALIHAN HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN YANG DI KELOLA PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS (Studi Kasus Rumah Susun Di Pasar Kliwon). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302200056_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (351kB) | Download (351kB)
	Text Magister Kenotariatan_21302200056_fullpdf.pdf Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

Hak Milik atas satuan rumah susun yang berdiri di atas Hak Guna Bangunan
yang pendiriannya didasarkan pada Perjanjian Build, Operate, and Transfer
(BOT) memiliki potensi sengketa di kemudian hari apabila perjanjian tersebut
berakhir. Akibat hukum yang terjadi apabila jangka waktu Perjanjian tersebut
berakhir, maka Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun secara hukum hapus.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis Perlindungan
Hukum Bagi Pemegang Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Akibat Hapusnya
Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan Pasar Kliwon Kudus.
Penelitian ini menggunakan pendekatan berjenis yuridis empiris. Fokus
penelitian terletak pada Tinjauan Hukum Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
Pasar Kliwon Kudus dan Perlindungan Hukum Bagi Para Pemegang Hak Milik
Atas Satuan Rumah Susun Akibat Hapusnya Hak Guna Bangunan Di Atas Hak
Pengelolaan Pasar Kliwon Kudus. Sumber data penelitian ini diambil dari data
primer dan sekunder, data primer diambil dari instansi dan pihak terkait yaitu,
BPN Kabupaten Kudus, Pasar Kliwon Kudus. Sedangkan data sekunder terdiri
dari Sertipikat, buku, jurnal, artikel ilmiah terkait penelitian.
Hasil penelitian yang diperoleh adalah: (1) Kedudukan Hukum Hak Milik
atas satuan rumah susun di Pasar Kliwon Kudus berada di atas tanah Hak Guna
Bangunan dengan pemegang hak yaitu PT Karsa Bayu Bangun Perkasa. PT Karsa
Bayu Bangun Perkasa menjadi pemegang Hak Guna Bangunan Berdasarkan
Perjanjian Build, Operate, and Transfer (BOT) dengan Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kudus, selaku pemegang Hak Pengelolaan. (2) Perlindungan
hukum bagi pemegang Hak milik atas rumah susun meliputi: Pembatalan
Sertipikat Hak Guna Bangunan dan Diberlakukannya Perjanjian sewa-menyewa.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberi saran:
(1).Penyusunan Perjanjian Kerjasama hendaknya dapat disusun secara runtut dan
jelas sehingga tidak memicu permasalahan (2).Kantor Pertanahan Kota Kudus
diharapkan dapat lebih cermat dalam menerbitkan sertipikat hak atas tanah
mengenai kebenaran alas hak dan informasi yang diberikan oleh pemohon
sertipikat hak atas tanah dengan terlebih dahulu diperiksa dan diteliti kebenaran
serta kelayakannya sehingga tidak terjadi cacat hukum administratif yang
merugikan. Dalam mensikapi permasalahan antara Pemerintah Kabupaten Kudus
dengan para pedagang bekas pemegang Hak Atas Satuan Rumah Susun agar
dicari upaya ”winwin solution” dengan mengedepankan musyawarah mufakat.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Milik Satuan Rumah Susun

Dosen Pembimbing:	Istinah, Siti Rodhiyah Dwi | nidn0613066101
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	17 Feb 2025 06:19
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38723

Actions (login required)

View Item