Sistem hukum yang berlaku di Indonesia mengenai dan menentukan adanya
pembuktian dengan tulisan hal ini sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 1866
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya akan disebut dengan
KUHPer, yang mana menyatakan alat pembuktian meliputi bukti tertulis, bukti
saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
kualitatif. Jenis dan sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Metode
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat preskriptif.
Dari hasil penelitian ini adalah : Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta
Pengoperan Hak dan Kuasa yang dibuat di hadapan Notaris DF, S.H, M.Kn.
Nomor 6 dan 7 tertanggal 30 Nopember tahun 2009 di Cibinong Kabupaten
Bogor yang mengandung unsur pemalsuan tanda tangan (di figure), Notaris tidak
dapat dimintakan pertanggungjawaban, baik secara perdata maupun pidana.
Akibat dari adanya perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan tanda tangan
penghadap dalam Akta Pengoperan Hak dan Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris
DF, S.H, M.Kn. Nomor 6 dan 7 tertanggal 30 Nopember tahun 2009 di Cibinong
Kabupaten Bogor yaitu akta notaris tersebut menjadi batal demi hukum. Dengan
alasan tidak terpenuhinya unsur suatu “sebab yang halal”, yang mana merupakan
salah satu syarat objektif sahnya suatu perjanjian.

Kata Kunci : Tanggungjawab Notaris, Pemalsuan Tandatangan, Putusan
Pengadilan