ANGGRAINI, FITRIA (2024) ASPEK HUKUM PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI KAITANNYA DENGAN SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN KUDUS). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302000123_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (356kB) | Download (356kB)
	Text Magister Kenotariatan_21302000123_fullpdf.pdf Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

Secara konstitusional, kekuasaan pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki oleh
negara termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Tujuan penelitian untuk
mengetahui serta menganalisis aspek hukum dan akibat hukum pemanfaatan ruang
Kawasan Peruntukan Industri (KPI) kaitannya dengan sumber daya alam berkelanjutan di
Kabupaten Kudus.
Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan memakai pendekatan yuridis sosiologis.
Sumber data diperoleh melalui wawancara, pengamatan, dan dokumen baik dalam bentuk
tertulis maupun foto.
Hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) DPMPTSP Kab. Kudus tetap melakukan penilaian
atau verifikasi terkait dengan industri terutama industri kategori risiko tinggi dan
menengah tinggi sesuai dengan PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang. Untuk memberikan kepastian hukum pada pelaku usaha, Pemerintah Daerah Kab.
Kudus telah menerbitkan Perbup Kab. Kudus No. 34 Tahun 2022 yang mengatur tentang
Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk
kegiatan nonberusaha dan Kajian Teknis Tata Ruang (KTTR). 2) Secara teoritis,
penjatuhan sanksi administratif dan sanksi pidana kepada pelaku pelanggaran tata ruang
memiliki tujuan agar menimbulkan efek jera. Tetapi penjatuhan hukuman yang berat pada
kenyataannya tidak mampu mengurangi pelanggaran, maka perlu untuk mencari metode
yang lebih efektif dan efisien dalam hal pengendalian dan pengawasan untuk
menanggulanginya. Berdasarkan hal tersebut, maka pendekatan penanggulangannya tidak
hanya dilakukan dari sudut hukum pidana, melainkan perlu dipadukan secara
komprehensif dengan hukum administrasi negara. Jika dilihat dari tujuan penanggulangan
tindak pidana pelanggaran tata ruang, tuntutan pengembalian kerugian ekonomi negara
secara tunai sesuai dengan kemanfaatan hukum.

Kata Kunci : Aspek Hukum, Pemanfaatan Ruang, Kawasan Peruntukan
Industri.

Dosen Pembimbing:	HAFIDZ, Jawade | nidn0620046701
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	11 Feb 2025 06:39
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38717

Actions (login required)

View Item