Korupsi menjadi persoalan serius setiap Negara seluruh dunia, tidak terkecuali bagi bangsa Indonesia. Para pelaku tindak pidana korupsi juga sering kali melibatkan negara lain, baik itu untuk tempat melarikan diri ataupun tempat untuk menyimpan hasil dari korupsi. Berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan dilakukan, salah satunya di Indonesia telah meratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa anti korupsi sebagai bagian dari strategi untuk melawan atau mencegah korupsi,
Pokok permasalahan adalah Bagaimanakah pertanggungjawaban tindak pidana korupsi dana desa di wilayah hukum Polda Kepri dalam rangka mewujudkan keadilan, apakah hambatan pertanggungjawaban tindak pidana korupsi dana desa di wilayah hukum Polda Kepri dan bagaimana solusinya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Sedangkan Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana korupsi dana desa di wilayah hukum Polda Kepri dalam rangka mewujudkan keadilan dan hambatan pertanggungjawaban tindak pidana korupsi dana desa di wilayah hukum Polda Kepri dan bagaimana solusinya
pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa dengan ditetapkannya sebagai tersangka dan mempertanggungjawawbkan perbuatannya di hadapan pengadilan. Hambatan serta Kendala Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa di Wilayah Hukum Polres Bengkalis diantaranya faktor Sumber Daya Manusia, Faktor Mentalitas Penegak Hukum dalam rangka penegakan hukum itu sendiri dan lemahnya keimanan Pengelola Dana Desa dalam menjalankankan tugasnya. Serta Meningkatkan Segala hal yang menjadi hambatan tersebut
Pada perkara tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa ini harapkan agar Kepolisian Daerah Kepuluan Riau lebih sering melakukan penyelidikan terhadap desa desa yang ada; pihak Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dalam melaksanakan proses penyidikan dan penyelidikan dalam perkara tindak pidana korupsi Dana Desa tidak hanya menetapkan Kepala Desanya saja sebagai satu tersangka saja, namun masih ada pihak-pihak yang juga ikut terlibat dalam tindak pidana korupsi Dana Desa Tanjung Punak ini, karena bagaimanapun tindak pidana korupsi tidak ada yang berdiri sendiri, tentu ada pihak yang menyokongnya, maka dari itu dibutuhkan ketelitian dalam melakukan penegakan hukumnya.

Kata Kunci : Tanggungjawab Pidana, Korupsi, Dana Desa