Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum mengenai tindak pidana perompakan di Indonesia serta mengetahui hambatan yang dialami oleh Direktorat Kepolisian Air dan Udara (Ditpolairud) dalam menangani tindak pidana perompakan. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada analisis terkait upaya yang diimplementasikan Ditpolairud mengenai pencegahan dan penegakan hukum dalam menangani tindak pidana perompakan.
Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penulis di dalam menyusun tesis ini menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana perompakan di laut, atau di wilayah pesisir pantai maupun sungai yang baik dilakukan oleh kapal-kapal asing, maupun oleh kapal-kapal domestik di wilayah perairan Indonesia merupakan hal yang menjadi momok dan menimbulkan keresahan bagi pelayaran wilayah domestik maupun pelayaran wilayah internasional. Maka, dalam penanganannya melibatkan Ditpolairud merupakan unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang kepolisian perairan dan udara pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda. Metode yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan terhadap beberapa sarana sebagai akibat yang dapat dilayangkan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.
Kata Kunci: Efektivitas, pencegahan dan penegakan hukum, perompakan kapal.