Pembangunan di bidang ekonomi merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang diarahkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Di sisi lain pembangunan menimbulkan dapat negatif diantaranya adalah kerusakan dan pencemaran yang mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup, kerusakan fungsi lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Hasil penelitian yang disusun dalam bentuk skripsi ini mengambil judul Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Jawa Tengah, dimaksudkan untuk mengetahui peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dan pelaksanaannya dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Jawa Tengah serta mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Jawa Tengah dan cara mengatasinya.
Lembaga swadaya masyarakat sebagai wahana masyarakat yang bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan cara terlibat dalam kegiatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
Penelitian hukuni ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Aspek yuridisnya meliputi Undang-Undang, Peraturan-Peraturan yang mengatur tentang lingkungan hidup dan perar, serta Lembaga Swadaya Masyarakat. Sedangkan aspek sosiologisnya meliputi peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Penelitian mengambil sampel penelitian hukum di Lembaga Bantuan Hukum Semarang dan Badan Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPPEDAL).
Peran serta LSM dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup merupakan peran imperatif karena harus dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi Lembaga Swadaya Masyarakat serta melaksanakan Undang-Undang No. 23 Tabrın 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan LSM dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup meliputi upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif meliputi identifikasi masalah lingkungan hidup, pendidikan kritis kepada masyarakat. Upaya represif meliputi pengorganisasian masyarakat dan pendampingan masyarakat.
Dalam melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, LSM mengalami hambatan-hambatan. Hambatannya meliputi penegakan hukum lingkungan yang cenderung tidak pernah dilakukan oleh aparat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya, adanya konflik horisontal antar masyarakat, ierbalasnya kemampuan sumber daya manusia yang berada dalam struktur pemerintah. Sehingga penyelesaian sengketa yang ada tidak efektif, kebijakan pemerintah yang cenderung mengalahkan kepentingan kelestarian fungsi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang alat bukti menyebabkan kesulitan mencari alat bukti tentang pencemaran dan mahalnya biaya penelitian limbah.
Kata kunci: Peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup