Tanggungjawab pidana tidak dapat dipisahkan dengan adanya suatu perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang atau diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Pertanggungjawaban kecelakaan lalu lintas karena kesengajaan tentunya memiliki perbedaan dengan pertanggungjawaban pidana kecelakaan lalu lintas karena kealpaan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisa dan mendeskripsikan penyelesaian kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas Kepolisian Resor Kota Besar Semarang selalu mencerminkan nilai-nilai keadilan. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan upaya yang diperlukan dalam penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang agar mencerminkan nilai keadilan.
Metode yang digunakan peneliti adalah yuridis empiris dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif menggunakan teori pertanggungjawaban pidana dan teori keadilan.
Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Penyelesaian kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas Kepolisian Resor Kota Besar Semarang selalu mencerminkan nilai-nilai keadilan, sudah mencerminkan nilai-nilai keadilan karena pengaturan norma dan sanksi pidana atas kecelakaan lalu lintas di Indonesia telah diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Ayat (4) yang berkaitan dengan tindak pidana yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Keberadaan pengaturan norma dan sanksi pidana atas kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut sebagai ketentuan yang bersifat khusus, dalam kecelakaan lalu lintas telah mengesampingkan berlakunya Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai ketentuan tindak pidana yang bersifat umum. Hal ini disebabkan karena hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum atau dikenal dengan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis. Upaya yang diperlukan dalam penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas Kepolisian Resor Kota Besar Semarang agar mencerminkan nilai keadilan adalah perdamaian menjadi alternatif penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas karena adanya kesadaran dari kedua pihak untuk menjalin hubungan baik antara keluarga pelaku maupun korban kecelakaan. Dengan menerapkan penyelesaian restorative justice yaitu mempertemukan antar pelaku-korban, dan pihak keluarga untuk menyelesaikan perselisihannya dengan disaksikan oleh Polisi setempat.

Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Tindak Pidana, Kecelakaan Lalu Lintas