Peran dan kewenangan kurator dalam menangani sengketa yang terkait dengan pemberesan boedel pailit debitur memiliki keterkaitan erat dengan kelancaran proses pemberesan boedel pailit secara keseluruhan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Terhadap Boedel Pailit Menurut Hukum Positif di Indonesia, mengetahui dan menganalisis Kewenangan Kurator Dalam Membereskan Boedel Pailit Perusahaan Berbasis Kepastian Hukum.
Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang masuk dalam kategori penelitian doktrinal atau di Indonesia sering disebut sebagai metode penelitian normatif. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitan atas hukum yang dikembangkan dan dikonsepkan atas dasar doktrin yang dianut oleh sang pengonsep dan/atau pengembangnya.
Hukum kepailitan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, menghadapi berbagai tantangan dalam penerapannya, meskipun berlandaskan asas-asas seperti paritas creditorium, pari passu prorate parte, dan structured creditors. Kurator memiliki peran sentral dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, termasuk identifikasi, verifikasi, dan distribusi aset kepada kreditor sesuai dengan prioritas hukum. Namun, kelemahan dalam penegakan hukum, ketiadaan sanksi tegas, dan ketidakseimbangan perlakuan antara kreditor dan debitor, seperti dalam penerapan actio pauliana, mengakibatkan sering terabaikannya prinsip keadilan dan kepastian hukum. Untuk itu, diperlukan revisi regulasi yang memperkuat pengawasan, meningkatkan efisiensi tugas kurator, serta memastikan keseimbangan hak dan kewajiban guna menciptakan sistem kepailitan yang adil, transparan, dan terpercaya.
Kata Kunci: Kurator; Pailit; Kewenangan.