Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam upaya meningkatkan kinerja bhabinkamtibmas sebagai early warning system dalam hukum acara pidana yang akan akan datang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan memberikan suatu pemahaman bagi semua elemen masyarakat termasuk praktisi hukum terkait kebijakan hukum pidana dalam upaya meningkatkan kinerja bhabinkamtibmas sebagai early warning system dalam hukum acara pidana yang akan akan datang. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati peristiwa atau fakta yang dianggap relevan dengan penelitian dengan metode deskriptif kualitatif, dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder melalui pendekatan yuridis-empiris dengan metode Kondensasi Data. Kajian dengan tema ini dapat disimpulkan bahwa Kebijakan hukum pidana dalam upaya meningkatkan kinerja bhabinkamtibmas tidak terlepas dari status Polri dalam sistem peradilan pidana yaitu sebagai “penyelidik dan penyidik”. Bhabinkamtibmas dapat digolongkan sebagai penyelidik sesuai dengan peran penugasan yang dilaksanakannya di tengah masyarakat untuk berbaur dan mendapatkan informasi dari berbagai bidang permasalahan di tengah masyarakat. Hasil dari kinerja bhabinkamtibmas ini harus dapat secara berkelanjutan dirasakan ditengah masyarakat sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan dan respek yang pada dasarnya merupakan sumber daya nonfisik yang perlu dipelihara kelangsungannya di masa mendatang.

Kata kunci : Bhabinkamtibmas; kebijakan hukum; early warning system