Tindak pidana korupsi di Indonesia masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perkonomian secara meluas sehingga dapat merugikan kondisi keuangan negara dan juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan Kepolisian terhadap pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dan kendala yang dihadapi Kepolisian dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.
Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah : pendekatan yuridis sosiologis atau pendekatan dengan cara peninjauan langsung di lapangan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan objek dengan gambaran secara menyeluruh dan sistematik mengenai segala hal yang berhubungan dengan Peran Kepolisian Resor Purbalingga dalam pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi yaitu dengan penyelidikan.
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terdapat kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Purbalingga dalam pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi yang meliputi kendala internal dan kendala eksternal, yaitu undang-undang tidak mengatur pemberian kewenangan kepada polri untuk melakukan penyadapan, kesulitan dalam pembuktian hasil dari tindak pidana korupsi, karena tidak jujur, jumlah kerugian akibat tindak pidana korupsi yang terlalu besar, tersangka tindak pidana korupsi tindak sanggup membayar kerugian sehingga terpidana korupsi lebih memilih hukuman subsidair dari pada pengembalian aset yang telah dikorupsi.

kata kunci : Kepolisian, Penyidikan, Korupsi.